Analisis Jawaban: Ruang Lingkup Pengawasan Pengadaan

Berdasarkan konteks regulasi PBJP terkini, jawaban yang benar adalah A.

Penjelasan Singkat

A. Pencapaian TKDN dan penggunaan produk dalam negeri — ✓ BENAR

Perpres No. 46 Tahun 2025 secara eksplisit menegaskan "penegasan preferensi TKDN dan UMK-Koperasi" sebagai salah satu poin utama perubahan regulasi [3]. Hal ini berarti pencapaian TKDN dan penggunaan produk dalam negeri termasuk dalam ruang lingkup pengawasan pengadaan yang harus dimonitor oleh Inspektorat.

Mengapa Pilihan Lain Salah

B. Penentuan besaran gaji tenaga ahli pada kontrak konsultansi — ✗

Penentuan gaji/remunerasi tenaga ahli adalah bagian dari manajemen SDM internal penyedia jasa, bukan ruang lingkup pengawasan pengadaan. Pengawasan pengadaan fokus pada proses dan kepatuhan prosedur, bukan penetapan gaji internal.

C. Penetapan struktur organisasi perangkat daerah — ✗

Ini adalah fungsi organisasi/tata kelola pemerintahan, sama sekali di luar ruang lingkup pengadaan barang/jasa.

D. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi pemerintah pusat — ✗

Ini adalah fungsi akuntansi/keuangan pemerintah, bukan pengawasan pengadaan.

Kesimpulan

Inspektorat dalam menyusun program pengawasan pengadaan harus mencakup verifikasi pencapaian TKDN dan penggunaan produk dalam negeri sesuai amanat Perpres 46/2025 [3].