Tugas dan Wewenang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
Berdasarkan dokumen konteks yang tersedia, informasi spesifik tentang tugas dan wewenang PPK tidak terdapat secara detail dalam materi yang diberikan. Dokumen konteks lebih banyak membahas aspek pengembangan kompetensi dan sertifikasi PPK, bukan uraian tugas dan wewenang.
Dari Konteks yang Tersedia
Dokumen hanya menyebutkan bahwa PPK adalah salah satu pelaku utama dalam pengadaan barang/jasa yang memerlukan sertifikasi kompetensi [2]. Surat Edaran Deputi III LKPP Nomor 4 Tahun 2025 menekankan pentingnya pengembangan kompetensi bagi PPK melalui pelatihan dan sertifikasi, mengingat peran PPK dalam pelaksanaan pengadaan dari tahap perencanaan hingga serah terima [2].
Pengetahuan Umum — Bukan dari Dokumen Resmi
(Mohon verifikasi dengan regulasi resmi, khususnya Perpres 16 Tahun 2018 yang tidak tersedia lengkap dalam konteks)
Secara umum, PPK dalam PBJP memiliki tugas dan wewenang antara lain:
- Membuat komitmen atas nama instansi untuk pengadaan barang/jasa
- Menyetujui rencana pengadaan yang telah disiapkan oleh pengguna barang/jasa
- Menandatangani kontrak dengan penyedia
- Melakukan pembayaran kepada penyedia sesuai ketentuan
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan/pengiriman barang
- Menerima hasil pekerjaan dan melakukan serah terima
Rekomendasi: Untuk memperoleh penjelasan lengkap dan akurat tentang tugas dan wewenang PPK, silakan merujuk langsung ke Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sebagaimana telah diubah) atau verifikasi dengan APIP/LKPP di instansi Anda.