Perpres No. 46 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Perpres 16/2018 tentang PBJP

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 merupakan Perubahan Kedua atas Perpres 16/2018. Poin utama: percepatan dan akuntabilitas pengadaan berbasis data; prioritas e-purchasing melalui Katalog Elektronik versi 6; perluasan peran APIP untuk reviu sejak perencanaan hingga sebelum penandatanganan kontrak; serta penegasan preferensi TKDN dan UMK-Koperasi.