Pengadaan yang Dikecualikan dan Syaratnya

Berdasarkan dokumen resmi, berikut adalah pengadaan yang dikecualikan dari prosedur pengadaan umum:

1. Pengadaan pada Badan Layanan Umum (BLU) [6]

Syarat:

• Pengadaan dilaksanakan oleh BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi BLU
• BLU memiliki otonomi dalam mengelola pengadaannya

2. Pengadaan Berdasarkan Tarif yang Dipublikasikan [6]

Syarat:

• Barang/jasa memiliki tarif yang sudah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat
• Tarif bersifat tetap dan diketahui publik
• Contoh: pembelian tiket transportasi, layanan utilitas publik

3. Pengadaan Sesuai Praktik Bisnis yang Sudah Mapan [6]

Syarat:

• Pengadaan dilaksanakan mengikuti praktik bisnis standar yang telah mapan di industri
• Prosedur sudah diakui dan berjalan konsisten

4. Pengadaan yang Diatur Peraturan Perundang-Undangan Lain [6]

Syarat:

• Pengadaan memiliki ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan terpisah
• Harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan tersebut
• Contoh: pengadaan yang diatur dalam undang-undang khusus sektor tertentu

5. Pengadaan dalam Penanganan Keadaan Darurat [6]

Syarat:

• Terjadi situasi darurat yang memerlukan penanganan cepat
• Prosedur pengadaan dapat disederhanakan sesuai kebutuhan darurat

(Pengetahuan umum — bukan dari dokumen resmi, mohon verifikasi): Pengecualian lain yang umum dikenal termasuk pengadaan langsung untuk nilai kecil tertentu dan pengadaan melalui e-purchasing katalog elektronik dengan metode mini-kompetisi [2].

Catatan: Untuk penerapan pengecualian, sebaiknya verifikasi dengan APIP atau regulasi resmi terkini, karena ketentuan dapat mengalami perubahan.