Jawaban

Dokumen konteks yang Anda berikan tidak memuat informasi spesifik tentang ancaman pidana KUHP untuk kasus mark-up dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Konteks hanya menampilkan putusan-putusan pengadilan terkait korupsi dan persekongkolan tender, bukan mark-up secara khusus.

Namun, berdasarkan pengetahuan umum PBJP, berikut penjelasannya:

(Pengetahuan umum — bukan dari dokumen resmi, mohon verifikasi)

Mark-up dalam pengadaan pemerintah dapat dikualifikasikan sebagai:

1. Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)

• Ancaman pidana penjara hingga 20 tahun (Pasal 2 atau Pasal 3)
• Contoh: Kasus [1] menunjukkan pidana 4 tahun untuk penyedia yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak

1. Penipuan/Penggelapan (KUHP)

• Pasal 378 KUHP: pidana penjara maksimal 4 tahun
• Pasal 372 KUHP: pidana penjara maksimal 4 tahun

1. Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999)

• Jika melibatkan persekongkolan, denda administratif dan larangan tender [2][3][6]

Penting untuk diverifikasi:

• Kualifikasi mark-up bergantung pada fakta dan bukti (apakah ada unsur kesengajaan, kerugian negara, dll)
• Konsultasikan dengan APIP/Kejaksaan untuk kasus spesifik Anda
• Ancaman pidana bisa berlapis (pidana pokok + pidana tambahan + uang pengganti)

Mohon verifikasi dengan regulasi terkini dan konsultan hukum pidana untuk kepastian.