Dokumen penunjukan langsung

Berdasarkan konteks dokumen resmi LKPP, berikut penjelasan tentang dokumen penunjukan langsung:

Dasar Hukum

Standar dokumen penunjukan langsung ditetapkan melalui Keputusan Deputi I LKPP Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi [1].

Jenis-Jenis Dokumen Penunjukan Langsung

Menurut Keputusan tersebut, standar dokumen penunjukan langsung terdiri atas empat kategori [1]:

Standar Dokumen Pemilihan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang
Standar Dokumen Pemilihan Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Lainnya
Standar Dokumen Pemilihan Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha
Standar Dokumen Pemilihan Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan

Catatan Penting

Dokumen standar tersebut tercantum dalam Lampiran dari Keputusan Deputi I Nomor 4 Tahun 2018 [1]. Untuk detail lengkap mengenai format, isi, dan persyaratan spesifik setiap jenis dokumen, perlu merujuk langsung ke lampiran keputusan tersebut.

(Pengetahuan umum — bukan dari dokumen resmi, mohon verifikasi): Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia dengan cara mengundang satu penyedia tertentu. Metode ini biasanya digunakan untuk pengadaan dengan nilai kecil atau kondisi khusus tertentu sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sumber · pencarian semantik

[1] Keputusan Deputi I Nomor 4 Tahun 2018_1041_1

LPKN · 🔒 basis pengetahuan (tidak ditampilkan utuh)

[2] Keputusan Deputi I Nomor 5 Tahun 2018_1042_1

LPKN · 🔒 basis pengetahuan (tidak ditampilkan utuh)

[3] Keputusan Deputi I Nomor 2 Tahun 2025_2674_1

LPKN · 🔒 basis pengetahuan (tidak ditampilkan utuh)

[4] Keputusan Deputi I Nomor 2 Tahun 2025_2674_1

LKPP · 🔒 basis pengetahuan (tidak ditampilkan utuh)

[5] Keputusan Deputi III Nomor 19 Tahun 2025_2772_1

LKPP · 🔒 basis pengetahuan (tidak ditampilkan utuh)

[6] Keputusan Deputi II Nomor 4 Tahun 2024_2353_1