SOP PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Berdasarkan Modul Level 3 LPKN (Perpres 46 Tahun 2025), berikut adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pengadaan [4]:

1. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan: Memastikan perencanaan pengadaan dilakukan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Ruang Lingkup: Mencakup seluruh tahapan persiapan sebelum pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.

2. TAHAPAN PERENCANAAN PENGADAAN

Tahap 1: Identifikasi Kebutuhan [3]

• Melakukan analisis kebutuhan barang/jasa yang diperlukan
• Menentukan jenis pengadaan (barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi)
• Menetapkan spesifikasi teknis yang jelas dan terukur
• Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk jasa dan pekerjaan konstruksi

Tahap 2: Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) [1]

Urutan penyusunan RAB yang benar [5]:

1. Identifikasi komponen pekerjaan
2. Pengumpulan data/informasi
3. Penentuan biaya dan/atau harga satuan
4. Penyusunan rincian RAB

Tahap 3: Penentuan Strategi Pengadaan [1]

• Memilih cara pengadaan (tender, seleksi, e-purchasing, penunjukan langsung, swakelola, atau sayembara)
• Menentukan metode pemilihan penyedia
• Menyusun pemaketan pengadaan
• Melakukan konsolidasi kebutuhan antar unit

Tahap 4: Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) [1]

• Mengumpulkan data harga pasar
• Menghitung HPS berdasarkan data yang valid
• Menetapkan HPS sebagai acuan evaluasi penawaran

Tahap 5: Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) [1]

• Menyusun jadwal pengadaan tahunan
• Mendokumentasikan semua paket pengadaan
• Mempublikasikan RUP untuk transparansi

3. ASPEK ORGANISASI DAN RISIKO [2]

Struktur Organisasi Pengadaan

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
• Pokja Persiapan dan Pokja Pemilihan
• Pejabat Pengadaan
• PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran)

Identifikasi dan Mitigasi Risiko [2]

• Menganalisis risiko teknis, finansial, dan hukum
• Menyusun strategi mitigasi risiko
• Mendokumentasikan risiko dalam perencanaan

4. DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN [2]

Kumpulkan data berikut:

• Data kebutuhan dari unit pengguna
• Data harga pasar terkini
• Data penyedia barang/jasa (profil dan kinerja)
• Daftar penyedia barang/jasa berdasarkan kinerja [5]
• Standar Nasional Indonesia (SNI) dan regulasi terkait

5. KEBIJAKAN PENGADAAN BERKELANJUTAN [5]

Dalam perencanaan, pertimbang