Hukuman Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan dokumen konteks yang tersedia, tidak ada penjelasan langsung tentang pasal KUHP terbaru. Namun, konteks menunjukkan praktik penjatuhan hukuman korupsi pengadaan melalui putusan Mahkamah Agung:

Rentang Hukuman Berdasarkan Putusan Nyata

Dari kasus-kasus pengadaan yang ditampilkan, hukuman penjara berkisar:

• 1 tahun 3 bulan – 2 tahun (korupsi pengadaan ATK dan perlengkapan) [1]
• 3 tahun – 6 tahun (pengadaan proyek konstruksi dengan kerugian besar) [2][3]
• 4 tahun (penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak) [3]
• 2 tahun – 4 tahun 6 bulan (gratifikasi dalam pengadaan) [4]
• 1 tahun – 1 tahun 6 bulan (penunjukan langsung tidak sesuai prosedur) [5]

Catatan Penting

(Pengetahuan umum — bukan dari dokumen resmi, mohon verifikasi)

Korupsi pengadaan umumnya diatur dalam:

• UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 dan Pasal 3)
• Hukuman maksimal berkisar 4–20 tahun tergantung pasal dan nilai kerugian negara

Rekomendasi: Untuk kepastian hukuman berdasarkan KUHP terbaru, silakan verifikasi dengan:

• Peraturan Perundangan terkini
• Konsultasi dengan APIP atau Kejaksaan
• Referensi UU Pemberantasan Korupsi yang berlaku saat ini