Pencerahan Hukum 7 Agustus 2025

Ringkasan

Kasus korupsi pengadaan Alat Laboratorium Bahasa di SMP Kabupaten Rejang Lebong (2010) melibatkan dua anggota Panitia Lelang yang memanipulasi dokumen penawaran untuk menguntungkan CV. Wijaya Perdana. Meskipun Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana uang pengganti kerugian negara, Mahkamah Agung membatalkan pidana tambahan tersebut karena tidak ada bukti faktual bahwa dana korupsi benar-benar diterima atau dinikmati oleh para terdakwa. Putusan akhir hanya mempertahankan pidana penjara dan denda, serta mengembalikan uang titipan kepada istri terdakwa II.

Poin Penting

• Kasus: Manipulasi dokumen penawaran dalam lelang pengadaan barang di sekolah negeri
• Terdakwa: Hamzapari dan Yunus (anggota Panitia Lelang)
• Kerugian Negara: Rp 801.545.490 (hasil audit BPKP)
• Putusan Pengadilan Tinggi: Menjatuhkan pidana uang pengganti Rp 74.289.779,375 per terdakwa
• Putusan Kasasi (MA): Membatalkan pidana uang pengganti karena tidak ada bukti aliran dana ke terdakwa
• Putusan Akhir: Pidana penjara (Terdakwa I: 1 tahun 3 bulan; Terdakwa II: 11 bulan) + denda Rp 50.000.000; uang titipan dikembalikan

Penjelasan Sederhana

Dua petugas lelang mengubah dokumen tender agar satu perusahaan menang. Negara rugi ratusan miliar. Meski terbukti bersalah, Mahkamah Agung menolak menghukum mereka membayar ganti rugi karena tidak terbukti uang hasil korupsi masuk ke kantong mereka. Mereka hanya dihukum penjara dan denda saja.