Pencerahan Hukum 28 Juli 2025

Ringkasan

Seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Hamzah) yang didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan 55 item pekerjaan fisik senilai Rp9,6 miliar dinyatakan bebas oleh Pengadilan Tipikor. Majelis Hakim menemukan bahwa Penuntut Umum tidak membuktikan kontraktor adalah keluarga/kroni terdakwa, tidak ada kerugian negara yang terbukti, dan pekerjaan terlaksana 100% dengan audit BPK berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian. Kasasi Penuntut Umum juga ditolak oleh Mahkamah Agung.

Poin Penting

• Terdakwa mengajukan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) berupa 55 item pekerjaan fisik sesuai aspirasi masyarakat saat reses
• Setiap item bernilai di bawah Rp200 juta, sehingga pengadaan menggunakan metode penunjukan langsung
• Dakwaan meliputi: (1) Pokir tidak diajukan di Musrenbang, (2) korupsi dan nepotisme karena kontraktor adalah keluarga/kroni
• Penuntut Umum menuntut kerugian negara Rp9,6 miliar dan hukuman 7 tahun penjara
• Majelis Hakim menemukan: kontraktor tidak terbukti keluarga/kroni, ditunjuk karena memenuhi syarat, tidak ada kerugian negara terbukti
• Putusan: Terdakwa tidak bersalah dan bebas dari segala dakwaan
• Kasasi ditolak; pekerjaan terlaksana 100% dengan hasil audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian

Penjelasan Sederhana

Seorang anggota DPRD diusulkan melakukan korupsi dalam proyek-proyek daerah senilai miliaran rupiah. Namun pengadilan memutuskan dia tidak bersalah karena: (1) tidak ada bukti kontraktor adalah keluarganya, (2) kontraktor dipilih karena mampu, dan (3) semua pekerjaan selesai dengan baik dan lolos audit. Pengadilan tinggi juga setuju dengan keputusan ini.