Pencerahan Hukum 28 Agustus 2025

Ringkasan

Gugatan wanprestasi PT. Tanjung Nusa Persada terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Poltekes Banjarmasin ditolak karena kesalahan subjek hukum. Meskipun perbuatan yang digugat dilakukan dalam kapasitas pejabat, gugatan seharusnya ditujukan kepada badan publik (Kementerian Kesehatan RI/Politeknik Kesehatan) bukan kepada pribadi PPK. Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Poin Penting

• Gugatan wanprestasi dan ganti kerugian atas perbuatan pejabat harus ditujukan kepada badan publik, bukan kepada pribadi pejabat
• Penggugat mendalilkan kerugian Rp 3.975.000.000 akibat kesalahan perencanaan dan perubahan desain yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan
• Perpanjangan waktu hanya 23 hari dianggap tidak memadai untuk mengatasi dampak wanprestasi
• Pengadilan Negeri salah mempertimbangkan dengan langsung masuk ke pokok perkara tanpa memeriksa syarat formil gugatan
• Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung konsisten menolak gugatan karena subjek hukum yang tidak tepat

Penjelasan Sederhana

Ketika ada masalah kontrak dengan pemerintah, gugatan harus ditujukan ke instansi pemerintahnya (misalnya Kementerian Kesehatan), bukan ke nama pribadi pegawainya—meskipun pegawai tersebut yang menandatangani kontrak. Ini penting agar tanggung jawab hukum jelas berada pada badan publik, bukan individu.