Pencerahan Hukum 17 September 2025

Ringkasan

Mahkamah Agung mengurangi hukuman penjara terdakwa Sri Wahyumi Maria Manalip (Bupati Kepulauan Talaud) dari 4 tahun 6 bulan menjadi 2 tahun dalam kasus gratifikasi terkait dua paket pengadaan revitalisasi pasar senilai Rp5,78 miliar. Pengurangan dilakukan dengan menerapkan asas contra legem (penerobosan hukum) karena terdakwa belum sepenuhnya menerima barang yang dijanjikan, hanya satu handphone satelit, sementara terdakwa lain yang telah menikmati barang/uang dijatuhkan hukuman lebih ringan. Pertimbangan utama adalah menegakkan keadilan dan menghindari disparitas putusan.

Poin Penting

• Terdakwa didakwa atas gratifikasi dalam Paket Pekerjaan Revitalisasi Pasar Lirung (Rp2,965 miliar) dan Pasar Beo (Rp2,818 miliar) TA 2019
• Tuntutan Penuntut Umum: 7 tahun penjara + denda Rp500 juta
• Putusan Pengadilan Tingkat Pertama: 4 tahun 6 bulan + denda Rp200 juta
• Putusan Mahkamah Agung (PK): 2 tahun penjara (di bawah minimum Pasal 12a UU No. 20 Tahun 2001 yang 4 tahun)
• Alasan pengurangan: terdakwa hanya menerima 1 handphone satelit; barang lain tidak terserah karena Bernard dan Benhur ditangkap KPK lebih dulu
• Asas contra legem diterapkan untuk keadilan dan konsistensi dengan putusan terdakwa lain
• Pidana tambahan: pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama 5 tahun

Penjelasan Sederhana

Seorang bupati dituduh menerima hadiah (handphone, tas, perhiasan, jam tangan) dari pengusaha sebagai imbalan memberikan proyek pengadaan. Hakim awalnya menghukum 4,5 tahun, tetapi Mahkamah Agung mengurangi menjadi 2 tahun karena bupati tidak sempat menerima semua hadiah yang dijanjikan—hanya handphone saja. Keputusan ini melanggar aturan minimum hukuman, tetapi dilakukan demi keadilan dan agar tidak berbeda jauh dengan terdakwa lain yang hukumannya lebih ringan.