Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026 328
Peraturan ● BERLAKU
Ringkasan
Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026 memberikan penjelasan dan panduan pelaksanaan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Surat edaran ini diterbitkan karena peraturan baru memerlukan penyesuaian tata cara, dokumen, dan sistem elektronik yang masih berlangsung. Dokumen ini mengatur transisi pengadaan dengan memberikan fleksibilitas kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memilih menggunakan ketentuan lama atau baru dalam periode tertentu, serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak perubahan regulasi.
Poin Penting
- Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 diundangkan 22 September 2026 dan dipublikasikan luas 9 Oktober 2026
- Pengadaan dalam periode 22 September – 9 Oktober 2026 dapat menggunakan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 (ketentuan lama) dan dilanjutkan sampai kontrak berakhir
- Setelah 9 Oktober 2026, PA/KPA dapat memilih melanjutkan dengan ketentuan lama atau membatalkan dan mengulang dengan ketentuan baru (Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026)
- Kontrak yang sudah ditandatangani berdasarkan ketentuan lama tetap berlaku sampai berakhir
- Penyesuaian prosedur/metode/jenis kontrak berdasarkan pertimbangan profesional (professional judgement) tetap dapat dilanjutkan
- Persyaratan kinerja Penyedia dan fitur penilaian kinerja pada sistem SPSE v5 dan Katalog Elektronik v6 berlaku setelah peraturan pembinaan pelaku usaha diperbarui
- Permintaan berulang (repeat order) dapat dilakukan dengan persyaratan kinerja minimal baik (disesuaikan dari sangat baik) untuk paket kedua dan seterusnya
Penjelasan Sederhana
Pemerintah baru saja mengubah aturan pengadaan barang/jasa. Karena sistem dan dokumen masih dalam penyesuaian, surat ini memberikan "jembatan" transisi: pengadaan yang sudah dimulai dengan aturan lama boleh dilanjutkan sampai selesai, dan yang baru bisa memilih pakai aturan lama atau baru. Ini untuk menghindari kacau dan memastikan pelayanan publik tetap lancar sambil sistem baru disiapkan.