Peraturan Lembaga Nomor 3 Tahun 2026 3287 1
Peraturan ● BERLAKU
Ringkasan
Peraturan Lembaga Nomor 3 Tahun 2026 menetapkan pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Pedoman mencakup lima metode pemilihan: e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender/seleksi, dengan implementasi melalui sistem elektronik dan sistem pendukung.
Poin Penting
- Peraturan berlaku untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD/APB Desa oleh Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah, Institusi Lainnya, dan Pemerintah Desa
- Lima metode pemilihan penyedia: e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender/seleksi
- Untuk Papua, tersedia metode tambahan: tender terbatas dalam rangka percepatan pembangunan
- Pelaksanaan menggunakan sistem elektronik dengan dua fitur: transaksional (untuk nilai >Rp50 juta) dan pencatatan (untuk nilai ≤Rp50 juta)
- Pengadaan langsung jasa konsultansi dan penunjukan langsung wajib menggunakan fitur transaksional
- Fitur pencatatan untuk jasa perorangan (kebersihan, pertamanan, lapangan) memerlukan reviu aparat pengawasan intern pemerintah sebelum pelaksanaan
- Pedoman terperinci tercantum dalam tiga lampiran: barang/jasa lainnya/jasa konsultansi nonkonstruksi; pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi; serta pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang-bangun
Penjelasan Sederhana
Peraturan ini adalah panduan resmi tentang cara pemerintah membeli barang atau jasa dari penyedia (vendor). Ada lima cara berbeda untuk memilih penyedia, tergantung jenis dan nilai barang/jasa. Semua proses harus dilakukan secara elektronik (online). Untuk pembelian kecil (≤Rp50 juta), cukup dicatat di sistem; untuk pembelian besar (>Rp50 juta), harus melalui proses transaksi lengkap di sistem elektronik.