Peraturan Lembaga Nomor 2 Tahun 2026

Ringkasan

Peraturan Lembaga Nomor 2 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini menggantikan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2021 untuk mengakomodir pengelolaan katalog elektronik dan pelaksanaan e-purchasing yang lebih komprehensif. Dokumen ini menetapkan definisi istilah, struktur pengelolaan (pusat, nasional, sektoral, dan lokal), serta kewenangan berbagai pihak dalam penyelenggaraan sistem tersebut.

Poin Penting

• Definisi Katalog Elektronik: Platform elektronik yang memuat informasi barang/jasa, harga, penyedia, dan informasi lainnya
• Jenis Katalog Elektronik: Nasional (LKPP), Sektoral (Kementerian/Lembaga), Lokal (Pemerintah Daerah), dan Institusi Lainnya
• Ruang Lingkup Penyelenggaraan: Pengelolaan katalog, pencantuman barang/jasa, pengelolaan Toko Daring, e-purchasing, dan pengawasan
• Struktur Pengelolaan Pusat: Kepala LKPP, Deputi transformasi digital, Direktur pengembangan pasar digital, Mitra Instansi Pengelola, dan Manajer kategori produk
• Kewenangan Kepala LKPP: Menetapkan kebijakan/strategi dan menunjuk Kementerian/Lembaga untuk mengelola Katalog Sektoral
• E-purchasing: Tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik dengan Surat/Bukti Pesanan sebagai bentuk kontrak
• Referensi Harga: Harga pembanding untuk menilai kewajaran harga satuan produk dengan nilai maksimal Rp100.000.000,00

Penjelasan Sederhana

Peraturan ini mengatur cara pemerintah membeli barang dan jasa melalui platform digital (Katalog Elektronik). Sistem ini dikelola oleh LKPP di tingkat pusat, Kementerian/Lembaga untuk kategori khusus mereka, dan Pemerintah Daerah untuk kebutuhan lokal. Setiap pihak memiliki tugas dan wewenang yang jelas, mulai dari mengelola daftar produk, menetapkan harga, hingga mengawasi penggunaan sistem agar transparan dan akuntabel.