PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2026-ikdweb-billing-rate-2026
Materi Pembelajaran
Ringkasan
Dokumen ini adalah Pedoman Standar Minimal Tahun 2026 yang diterbitkan oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) mengenai Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi. Pedoman ini berlaku untuk layanan jasa konsultansi konstruksi maupun non-konstruksi dan diperbarui setiap tahun sejak 2005 untuk menyesuaikan indikator ekonomi terbaru. Dokumen ini ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pengurus Nasional INKINDO Nomor 03/SK.DPN/I/2026 dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh pengguna dan penyedia jasa.
Poin Penting
- Pedoman menggunakan terminologi baku: "Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate)" menggantikan Biaya Langsung Personil, dan "Biaya Langsung (Direct Cost)" menggantikan Biaya Langsung Non Personil
- Pedoman didasarkan pada indikator ekonomi terbaru dari Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2026, termasuk tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan data sosial ekonomi per provinsi
- Tahun 2024 ditambahkan indeks harga khusus untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur, dipisahkan dari indeks Kalimantan Timur karena perbedaan aktivitas ekonomi
- Pedoman berlandaskan pada 7 peraturan perundangan utama, termasuk UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- INKINDO memiliki 6.513 anggota perusahaan jasa konsultan nasional di 34 provinsi dan 120 perusahaan afiliasi/asing
- Anggota INKINDO wajib menggunakan pedoman ini sebagai acuan minimal untuk Tahun Anggaran 2026
- Anggota yang tidak mematuhi standar remunerasi minimal akan dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri PUPR No. 19/PRT/M/2017
Penjelasan Sederhana
Dokumen ini adalah panduan resmi dari asosiasi konsultan Indonesia yang menjelaskan berapa biaya minimum yang harus dibayarkan untuk tenaga kerja konsultansi (gaji/upah) dan biaya operasional lainnya pada tahun 2026. Panduan ini digunakan oleh perusahaan konsultan saat mengajukan penawaran harga dan oleh pemerintah/swasta saat merencanakan anggaran proyek. Panduan diperbarui setiap tahun mengikuti kondisi ekonomi terkini dan peraturan pemerintah yang berlaku.